REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat, dan Wakil Menlu AS Demokrasi dan Masalah Global, Maria Otero, bertemu di Yordania. Keduanya membahas perdagangan manusia yang menimpa TKI.

"Pemerintah AS berkomitmen untuk ikut membantu pemulangan para TKI korban perdagangan orang di Yordania. Mereka akan mengupayakan lobi pemerintah setempat dan berupaya keras memerangi praktik perdagangan orang di muka bumi," kata Jumhur, di Jakarta, Senin.

Pemerintah AS, katanya, memberi perhatian serius atas persoalan TKI di Yordania yang jadi korban perdagangan manusia. Saat ini sekitar 350 TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang menjadi korbannya berada dalam penampungan KBRI Amman.

Dalam masa moratorium (penghentian sementara) penempatan TKI ke Yordania yang diberlakukan sejak 29 Juli 2010, terdapat sekitar 5.000 orang ditempatkan oleh sejumlah pihak untuk bekerja sebagai TKI PLRT di Yordania dengan dokumen tidak resmi. Para TKI itu juga sebelumnya telah mendapatkan visa untuk masuk ke negara itu.

Sedangkan, sebanyak 350 orang yang ditampung KBRI itu merupakan para TKI yang berhasil kabur dari masing-masing rumah majikan. "Sebanyak 250 orang di antaranya datang sendiri ke KBRI. Sisanya melalui pengantaran pihak lain," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika