REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penempatan kementerian pertahanan sebagai penerima anggaran terbesar dalam RAPBN 2013 dimaksudkan untuk modernisasi alat untuk sistem persenjataan utama (alutsista).

Staf khusus bidang ekonomi presiden, Firmanzah, menilai bentuk ancaman yang dihadapi semakin kompleks sehingga sistem pertahanan harus dibenahi.

"Selama ini alutsista kita sudah hampir 10 tahun tidak dimodernisasi jadi itu alasan utamanya," ungkap Firmanzah saat dihubungi Republika, Selasa (21/8).

Selain untuk alutsista, mantan Dekan Fakultas Ekonomi UI ini menjelaskan peningkatan anggaran diperuntukkan bagi kesejahteraan dan pendidikan para prajurit.

Firmanzah menjelaskan Indonesia akan membentuk alutsista sebagai industri. Sehingga, TNI bisa belanja persenjataan buatan pabrik sendiri dan tidak perlu impor dari luar. Selain membentuk kemandirian, Firmanzah menjelaskan penguatan alutsista akan turut berdampak kepada perekonomian domestik.

"Akan ada penciptaan lapangan kerja seperti industri tekstil untuk seragam prajurit misalnya,"ungkapnya.Terkait dengan 11 prioritas nasional dalam RKP yang tidak mencantumkan unsur pertahanan, Firmanzah berdalih prioritas tersebut tidak hanya mencakup satu kementerian.

Menurutnya, prioritas seperti pendidikan dan reformasi birokrasi dijalankan oleh banyak kementerian sehingga anggarannya pun tersebar. "Beda kementerian dengan fungsi, skala prioritas itu adalah fungsinya sehingga yang melakukan bisa banyak pihak,"tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika