REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan kekuasaannya untuk menghentikan ulah oknum penegak hukum yang malah 'mengorupsi' arah dan tujuan reformasi.
"Oleh karena itu, Presiden harus hentikan reformasi yang tengah dikorupsi. Hal ini terjadi karena kinerja penegak hukum buruk, mereka banyak yang korup dengan memperalat hukum," katanya di Semarang, Ahad (7/10) pagi.
Eva yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR menegaskan bahwa Presiden sebagai komandan dan pemegang mandat perwujudan reformasi harus menghentikan permainan hukum dan 'adu jotos' antaraparat penegak hukum itu.
Menurut dia, akal sehat rakyat akan membenarkan bahwa penegak hukum sedang asyik bermain-main dengan hukum, termasuk mengkriminalisasi anak buah sendiri dengan menggunakan data delapan tahun lalu yang dihidupkan kembali.
Ia mengemukakan hal itu ketika menanggapi penangkapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri, Komisaris Polisi Novel Baswedan, oleh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu terkait dengan kasus dugaan penganiayaan berat terhadap enam orang pencuri sarang burung walet pada tahun 2004. Pada saat itu Novel menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polda Bengkulu.
Di lain pihak, lanjut dia, KPK memaksimalkan panggung sebagai pihak teraniaya dengan dukungan publik karena memang penguasa melakukan pembiaran. Presiden dan para politikus, menurut dia, harus berposisi sama dalam mendudukkan persoalan bahwa pertikaian Polri dan KPK sebenarnya merupakan sinyalemen adanya korupsi terhadap reformasi.
"Pantas jika kita saksikan bagaimana masyarakat melakukan upaya perlawanan. Oleh karena itu, sikap Presiden yang selama ini lebih mencerminkan ilmuwan reformasi harus segera bertransformasi menjadi komandan reformasi dengan menertibkan dan menormalkan perilaku para penegak hukum," katanya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika