REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah gagal menciptakan rasa aman kepada masyarakat. Kepolisian sebagai institusi yang paling berwenang menjaga stabilitas keamanan sipil cenderung tak profesional menjalankan fungsinya.

"Saya lihat konflik-konflik terjadi di berbagai daerah karena ada pembiaran dari aparat," ujar anggota Komisi I DPR, Yorrys Raweyai, Jumat (2/11), di kompleks Parlemen, Jakarta.

Yorrys menyatakan, polisi harus punya keberanian menegakkan hukum. Polisi jangan terjebak pada wacana pelanggaran HAM dalam menjalankan fungsinya. Bila sudah dinilai membahayakan keamanan sipil, polisi mestinya bertindak.

Kendati begitu, Yorrys mengingatkan agar polisi bekerja profesional dan proporsional. "Kalau tegas dan profesional, maka kerusuhan akan bisa dicegah dan stabilitas keamanan tercipta," ujarnya.

Konflik horizontal yang kerap terjadi dewasa ini, kata dia, sebaiknya tidak ditunggangi kepentingan politis. Yorrys menyatakan, tidak ada kaitan antara konflik dengan usaha mengegolkan RUU Kamnas. "Keamanan adalah hak setiap warga negara dan kepentingan bersama," katanya.

Harus ada sinergi yang baik antara, polisi, TNI, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan. Intelijen mesti bekerja cepat mengantisipasi terciptanya konflik. Para pelaku kejahatan dalam konflik mesti ditindak sesuai hukum yang berlaku agar masyarakat memiliki jaminan keamanan. "Kita harus menegakan hukum sebagai panglima," tandasnya.