REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Maraknya temuan mengenai peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan terjadi akibat tidak seimbangnya jumlah penghuni dengan petugas, kata Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sihabudin, di Karawang, Selasa (6/11).
Menurut dia, pengawasan terhadap kemungkinan adanya kegiatan bisnis atau peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tertentu masih terus dilakukan. Tetapi mengenai masih ditemukannya bisnis narkoba di dalam Lapas, itu terjadi karena tidak seimbang antara penghuni dengan petugas Lapas.
Jumlah penghuni Lapas jauh lebih banyak dibandingkan dengan petugas di setiap Lapas. Sehingga pengawasannya kurang maksimal. Ditambah lagi, hampir semua lapas terjadi over kapasitas. Sedangkan jumlah pengawasnya hanya sedikit.
"Kondisi itu bisa dimanfaatkan warga binaan (narapidana) untuk melakukan tindakan (bisnis narkoba)" katanya.
Dikatakannya, narapidana yang mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas itu umumnya merupakan gembong yang masih memiliki jaringan luas di luar Lapas. Karena itu mereka bisa dengan mudah mengatur penjualan narkoba hanya dengan menggunakan telepon selular.
Ia mengaku sejauh ini terus melakukan penertiban terhadap petugas Lapas yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Hingga kini, kata dia, sudah ada 52 pegawai Lapas yang diproses secara hukum, karena terbukti terlibat dalam peredaran narkoba di dalam lapas.
"Selain itu ada pula puluhan sipir yang dijatuhi sanksi administratif, karena terbukti terlibat peredaran narkoba di dalam Lapas," katanya.
Di antara upaya menekan berkembangnya pengendalian peredaraan narkoba dari dalam Lapas, Sihabudin mengaku telah bekerja sama dan terus berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga itu dinilai lebih mengetahui seputar peredaraan narkoba, termasuk penggunaan kata-kata sandinya. Sehingga pihaknya bekerja sama kepada BNN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika