REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengamat energi dari Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai sebaiknya pemerintah langsung saja menyerahkan fungsi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) ke Pertamina.

"Kalau bisa langsung saja Peraturan Presiden (Pepres) dibuat ke BUMN yakni Pertamina," ujarnya pada Republika, Jumat (16/11).

Langkah itu, ujarnya, lebih baik dibanding dengan membuat BUMN baru. Pasalnya, jika BUMN baru yang dibentuk, pemerintah akan rugi besar karena menimbulkan inefisiensi dan suasana tak kompetitif.

"Petronas saja di Malaysia tidak dipecah-pecah oleh negaranya," ujarnya. Ia meminta pemerintah fokus saja pada Pertamina dan membesarkan BUMN ini.

Kalaupun pemerintah membuat badan usaha baru, imbuh Marwan, ia khawatir lembaga itu hanya akan menjadi perwujudan dari BP Migas yang ada sebelumnya. Di mana lembaga tersebut menjadi alat yang mengakomodasi kepentingan BP Migas dan kontraktor asing saja.

Ia pun tak mempermasalahkan jika nanti di tangan Pertamina monopoli bisa saja terjadi. "Apa ruginya, kan kita juga memiliki PLN yang memonopoli listrik. Yang penting semuanya itu diawasi oleh pemerintah," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika