REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Pelaporan kementerian yang diduga mempraktikan kongkalikong anggaran oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam terus berlanjut. Dalam perkembangannya ‘pendukung' sejumlah menteri melakukan protes.

Staf khusus presiden bidang informasi dan komunikasi, Heru Lelono meminta agar polemic itu dihentikan. Salah satu caranya dengan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

Tetapi jika menteri yang bersangkutan tidak nyaman dengan kondisi yang ada, ia menyarankan agar mereka bicara langsung dengan presiden.

“Saya melihat beberapa menteri bicara, daripada berpolemik seperti itu, kalau misalnya tidak nyaman, ya bicaralah dengan presiden,” katanya saat ditemui di kompleks istana kepresidenan, Senin (26/11).

Namun, jika kementerian-kementerian tidak merasa ada yang aneh dan tidak melakukan praktik kongkalikong anggaran, ia menyarankan agar tetap bekerja seperti biasa. Lebih baik, lanjutnya, laporan dari Dipo Alam itu diserahkan ke ranah hukum dan keonaran yang terjadi di publik bisa dihentikan.

“Ya sudah, serahkan saja ke hukum. Kalau soal perbaikan sistem, ya kita lakukan secara internal,” katanya. Ia membantah dengan adanya laporan Dipo dan bergulir di publik selama dua pekan belakangan mengganggu kinerja kabinet.

Perpecahan secara internal dalam pemerintahan, ujarnya, tidak terjadi dan tidak seperti yang dikatakan publik. Menurut dia, ketika pada satu titik presiden sudah terganggu dengan perilaku menterinya terutama dalam kaitan dengan kongkalikong anggaran, akan dilakukan tindakan bukan pembiaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika