REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Majalah kenamaan Amerika Serikat (AS) Foreign Policy (FP) mendaulat Aung San Suu Kyi dan U Thein Sein sebagai pemikir global nomor satu tahun ini. Keduanya dikatakan berperan besar merubah Myanmar menjadi negara terbuka dan demokratis di dunia.
Dikuti dari situs resminya, FP mengeluarkan nominasi tersebut pada Senin (26/11). FP mengatakan, Suu Kyi yang merupakan Pemimpin Liga Nasional Demokrasi (LND), dan tokoh oposisi, adalah ikon demokrasi di Myanmar.
Peraih Nobel Perdamaian 1991 ini juga dikatakan sebagai simbol perlawan junta Myanmar yang bertahan sejak 1962 sampai 2011.Suu Kyi berjasa dalam perjuangannya mendobrak keberingasan junta militer di negaranya sendiri.
Majalah yang terbit saban bulan ini mengatakan keberpihakan Suu Kyi dalam ritme demokrasi menjadikan dirinya sebagai legenda bagi dunia.
Keberhasilan Suu Kyi mendorong junta kedalam jurang, dikatakan tidak mungkin tanpa peran Presiden Sein. Mantan jenderal ini dinilai telah mengejutkan dunia sejak terpilih sebagai presiden Myanmar pada 2011.
FP menyebutnya sebagai aktor yang berjasa memberi arah pasti bagi Myanmar. Sein yang perlahan membebaskan Suu Kyi dari tahanan rumah selama lebih dari 20 tahun.
Jenderal yang semula ditaksir dunia akan menjadi reinkarnasi para diktator sebelumnya ini, dikatakan berhasil mengubah pandangan internasional terhadap salah satu negara paling terisolasi di dunia.Dia mencabut semua kebijakan otoriter para pendahulunya.
Terakhir, Sein berhasil merayu Amerika Serikat (AS) untuk kembali merajut diplomatik yang sempat berantakan selama kepemimpinan junta.
Akan tetapi FP tidak menyinggung sedikitpun tentang kegagalan Myanmar dalam melindungi etnis minoritas di negara tersebut. Bahkan Myanmar hingga sekarang belum mengakui salah satu etnis minoritas di negara tersebut.
Pertengahan tahun lalu, Presiden Sein mengancam akan mengusir ratusan ribu etnis muslim minoritas di negara itu. Banyak Organisasi Internasional NonPemerintah (NGO) Bidang Hak Asasi Manusia juga kecewa dengan sikap diam Suu Kyi dalam melindungi etnis muslim minoritas dari gelanggang pembantaian etnis tertentu di Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika