REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menyatakan tetap ingin berada di luar garis pemerintahan. “Dalam demokrasi, harus ada partai penyeimbang dan pengawas pemerintahan,” kata Wasekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto saat dihubungi Republika, Senin (17/12).
Menurutnya, selama dua periode pemerintahan, PDI Perjuangan sudah beberapa kali ditawari posisi menteri. Namun tawaran itu selalu dimentahkan.
Alasannya, partai tersebut ingin meraih kekuasaan di pemerintah dengan jalan memenangkan pemilu. Bukan karena pemberian.
Karenanya, menang pemilu menjadi penting sebagai satu-satunya mekanisme partai mengemban amanat rakyat secara sah.
Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo membenarkan pernyataan Hasto. Menurutnya sikap oposisi yang dipilih PDI Perjuangan sejak 2004 hingga sekarang merupakan hasil konsensus bersama.
PDI Perjuangan tidak pernah merasa rugi dan akan tetap beroposisi hingga 2014. “Sejak 2004 PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan. Ini sesuai keputusan kongres,” kata Tjahjo.
