Kamis 17 Jan 2013 16:56 WIB

DPR: Banjir Jakarta, SBY Harus Blusukan ke Kali Ciliwung

Rep: Erdy Nasrul/ Red: Citra Listya Rini
Sejumlah warga mendorong mobil yang terjebak banjir di kawasan Jl. Sudirman, Jakarta, Kamis (17/1).
Foto: Antara//Saptono
Sejumlah warga mendorong mobil yang terjebak banjir di kawasan Jl. Sudirman, Jakarta, Kamis (17/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR, Marwan Ja'far, menyatakan banjir di Jakarta pada Kamis (17/1) melumpuhkan hampir semua aktifitas di Ibu Kota. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun harus blusukan di Kali Ciliwung akibat banjir yang merendam Ibu Kota Indonesia ini.

Marwan melihat kondisi seperti ini menunjukkan tidak adanya langkah kongkrit dalam mengantisipasi banjir yang terjadi pada setiap musim hujan setiap tahunnya. "Pemerintah harus segera melakukan tindakan real dan konkrit untuk mengatasi banjir di Jabodetabek," jelas Ketua Fraksi PKB DPR ini, di Jakarta. Pemerintah Pusat dan Daerah harus duduk bersama memikirkan nasib rakyat yang menjadi korban banjir yang hampir tiap tahun terjadi.

Tidak hanya mencari solusi jangka pendek dengan menyediakan penampungan untuk pengungsian dan memberikan bantauan obat-obatan dan makanan, tapi lebih dari itu, pemerintah harus bisa menyelesaikan permasalahan banjir dalam jangka panjang, bahkan membebaskan Ibukota dari banjir.

Dia memaparkan banjir bisa teratasi asalkan pemerintah bekerja keras melakukan normalisasi kali yang melintas di Jabodetabek, misalnya Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Cisadane, dan seterusnya.

Salah satu penyebab banjir adalah karena tidak tertampungnya air hujan sehingga meluap dan membanjiri daerah sekitarnya. "Kali yang sudah menyempit juga karena adanya pembangunan rumah di sepanjang bantaran kali yang menyalahi fungsinya," papar Marwan.

Normalisasi drainase di Jakarta juga perlu dilakukan. Saat ini banyak sekali drainase yang sudah tidak normal lagi bahkan mampet akan tetapi pemerintah DKI lamban dalam menanganinya. Dia menyatakan harus  ada pelebaran drainase agar disesuaikan dengan debit curah hujan yang sudah tidak bisa diprediksi lagi saat ini.

Selain itu, pemerintah harus merehabilitasi daerah resapan dan ruang terbuka hijau (RTH). Di DKI dan sekitarnya saat ini masih kekurangan 20 persen RTH. "Bahkan bisa lebih dari itu, sebuah angka yang bisa dibilang besar jika dibandingkan dengan dampak yang diakibatkan," jelasnya.

Pembangunan bendungan dan tanggul sungai jelas diperlukan. Sepanjang sungai harus dibuat tanggul yang tinggi agar air tidak meluber keluar jika terjadi hujan dan harus dibuatkan bendungan di daerah-daerah tertentu untuk menampung datangnya air hujan yang besar.

Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah banjir harus semakin digalakkan. Misalnya, dengan memberikan penyuluhan jangan buang sampah sembarangan, dan jangan mendirikan bangunan di sepanjang bantaran kali.

DKI Jakarta hari ini dikepung banjir yang hampir melumpuhkan semua akses jalan utama di Ibukota. Hampir semua akses di sekitar DKI lumpuh total. Misalnya akses tol dari Cikampek arah Jakarta macet total, begitu juga dengan Tol Jakarta-Merak tergenang banjir kembali setelah beberapa saat yang lalu sudah surut.

Sebagai perbandingan, awal bulan Februari tahun 2007 lalu, banjir merendam 60 persen wilayah DKI dengan kedalaman mencapai lima meter di beberapa titik lokasi banjir. Menurut pengamatan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG—BMKG sekarang) mengatakan bahwa rata-rata hujan waktu itu mencapai 235 mm, sebanding dengan periode ulang 100 tahun dengan probabilitas kejadiannya 20 persen.

Selama sepekan banjir, yaitu tanggal 2-10 Februari 2007 korban banjir meninggal dunia mencapai 80 orang dengan rincian DKI Jakarta 48 orang, Jawa Barat 19 orang, dan Banten 13 orang. Kerugian akibat banjir tersebut diperkirakan mencapai angka Rp 5 triliun.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement