REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Divisi Komunikasi Publik, I Gede Pasek Suardika menilai reaksi banyak pihak terhadap hasil survei Saiful Muljani Research & Consultan terlalu berlebihan. Apakagi jika harus digelar kongres luar biasa (KLB) terkait hasil survei lembaga itu.
"Pintunya belum ketemu. Karena tidak ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) karena hasil survei maka ada KLB," kata Pasek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/2).
Menurut Pasek, persoalan menurunnya elektabilitas Demokrat telah muncul sebelum SMRC merilis hasil surveinya. Karenanya, semua kader partai harus mengkonsolidasikan agar elektabilitas kembali meningkat.
Bila kemudian muncul wacana bahwa isu yang mengaitkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum terlibat korupsi menjadi penyebab melorotnya elektabilitas partai, Pasek memandangnya sebagai hal yang wajar. Karena dalam politik, persepsi merupakan kewajaran.
Apalagi jika dikaitkan dengan penyelamatan partai harus dilakukan dengan pemaksaan Anas mundur sebagai ketum. Seperti yang diisyaratkan beberapa menteri dari Partai Demokrat. Bahkan sampai muncul kabar bahwa pernyataan para menteri itu atas desakan SBY.
"Saya tidak yakin, SBY sibuk tugas negara. Beliau ada di luar negeri," ungkap Pasek.
Ketum dan Ketua Dewan Pertimbangan (wanbin) merupakan hasil kongres partai. Pemberhentian keduanya juga harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART. Sesuai aturan juga, ketum diinstruksikan untuk menyelesaikan tanggungjawab dan meningkatkan kinerjanya hingga akhir jabatan.
"Kalau Anas disuruh untuk mundur itu sudah dari novel Bab pertama sudah ada. Ini sudah novel Bab terakhir," ujar Pasek.
Karenanya, Ketua Komisi III DPR itu menilai dalam menyikapi hasi survei harusnya jajaran partai menyambut dengan usaha. Melalui peningkatan kinerja politik dan komunikasi kepada masyarakat seperti yang sudah diperintahkan SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika