REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Ruhut Sitompul mendukung penuh langkah penyelamatan partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia mengatakan, tidak ada yang salah dengan keputusan Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY untuk mengendalikan langsung kegiatan partai. 

Menurut Ruhut, kebijakan SBY sangat ditunggu kader di tingkat bawah. Dengan memegang kendali operasional DPP, DPD, dan DPC, maka Anas bisa tidak terbebani. Menurutnya, Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum lebih baik fokus menghadapi masalah hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kurang apa Bapak (SBY) juga menyiapkan tim pembela untuk beliau (Anas), jadi tidak masalah,” kata Ruhut di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (11/2). “Kami bukan tidak sayang dengan Bung Anas, tapi nyatanya Anas, keluarga, dan partai tersandera, karena poling turun,” tambahnya.

Dengan mendesak KPK segera memastikan status Anas, kata dia, maka kinerja Demokrat tidak terganggu. Kalau memang KPK menyatakan Anas bersalah dalam kasus korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang, segera dijadikan tersangka.

Adapun jika memang tidak ada bukti keterlibatan mantan ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, KPK harus segera menghentikan penyelidikan.“Biar ada kepastian hukum. Saya punya keyakinan, akan lebih baik (status diperjelas). Karena mereka menjadi pengurus di bawah kepemimpinan Bung Anas,” kata anggota Komisi III DPR itu.

Terkait ketidakdatangan Anas dalam penandatangan pakta integritas yang dilakukan 33 ketua DPD Demokrat di Cikeas, Ruhut menyatakan masalah itu tidak perlu dibesar-besarkan.

Dia meminta, seluruh kader memberi semangat kepada Anas dan membelanya. “Kita harus positive thinking bahwa dia kurang sehat. Kita berharap badai ini cepat berlalu dari partai kami, termasuk ke Anas,” kata Ruhut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika