Senin 25 Feb 2013 15:48 WIB

RS Kewalahan Hadapi Pasien Miskin

Rep: Wahyu Syahputra/ Red: A.Syalaby Ichsan
  Seorang nenek warga Marunda, Jakarta Utara menunjukkan kartu Jakarta Sehat, yang diberikan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Senin (12/11). (Adhi Wicaksono)
Seorang nenek warga Marunda, Jakarta Utara menunjukkan kartu Jakarta Sehat, yang diberikan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Senin (12/11). (Adhi Wicaksono)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng kewalahan dengan perpindahan Kartu Keluarga Miskin (Gakin) ke Kartu Jakarta Sehat (KJS)

"Satu banding tiga, satu pasien Gakin bisa tiga orang KJS,’’ ujar Kepala Satuan Pelaksana Pemasaran Agung Rusyana, Senin, (25/2)

Agus mengatakan, perpindahan format kartu tersebut membuat kunjungan warga yang sakit meningkat drastis. Sehari untuk rawat inap bisa mencapai 800 orang. Dibandingkan sebelumnya dengan memakai Gakin hanya sekitar 300 orang pasien. ‘’Luar biasa peningkatannya, untunglah karyawan kita masih cukup’’ ujarnya

Agung mengeluhkan, upaya pemerintah untuk menambah fasilitas pelayanan Rumah Sakit. Menurut Agung, program yang bagus tidak akan berjalan dengan mulus jika tidak ditunjang dengan penambahan fasilitas. "Kita kurang alat di ICU dan NICU, padahal ini penting melihat pasien yang membludak,’’ katanya

Saat ini, RSUD Cengkareng hanya memiliki 280 tempat tidur dan berencana menambah sampai 326 tempat tidur. Sementara untuk pasien di Rumah Sakit, kelas tiga menguasai hingga 70 persen. Bahkan pasien kelas tiga sudah ada di ruangan kelas dua, karena masih minimnya daya tampung tempat tidur. ‘’Rencana sebagian ruang kelas dua, kita ubah menjadi kelas tiga,’’ katanya

Agung menjelaskan, perbedaan jumlah pasien sangat mencolok dari ketika masih memakai Kartu Gakin dengan saat ini. Dahulu, warga yang sakin harus memverifikasi status miskin sampai ke Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Sementara dengan KJS, warga tinggal menyiapkan KTP dan KK. 

Untuk farmasi, RSUD Cengkareng tidak mempunyai kendala sama sekali karena anggaran sudah ditetapkan awal tahun, dan sudah ada controling. "Kita pakai obat Generik,’’ katanya.

Menurut Agung, RSUD akan menggunakan Paket Pengobatan Esensial (PPE) untuk pengendalian biaya untuk obat pasien yang berhubungan dengan kontrol melalui diagnosa. "Jadi pasien di diagnosa terlebih dahulu, dan apakah mendapatkan paket atau tidak,’’ katanya

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement