REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat masih belum memastikan perihal status ketua umum, atau siapa yang akan meneken daftar calon sementara (DCS). Partai berlambang bintang mercy itu menggantungkan nasibnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan ada dua pilihan yang telah disiapkan Demokrat. Pertama, DCS diteken oleh pelaksana tugas (plt) ketua umum sementara.

Kedua, digelar kongres luar biasa (KLB) untuk memilih ketum tetap. Tetapi, opsi tersebut menurut Saan baru bisa dijalankan setelah mendapatkan penjelasan dari KPU mengenai kewenangan penandatanganan DCS.

"Kami tidak pernah meminta dispensasi, tapi kami  mengomunikasikan kepada KPU. Apakah memungkinkan atau tidak DCS diteken plt," kata Saan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (5/3).

Jika KPU, lanjut dia, mengatakan tidak memungkinkan DCS diteken plt, maka pilihan kedua yaitu melaksanakan KLB akan ditempuh.

Tetapi, sebelum opsi kedua diambil, tentu harus dipastikan kemungkinan pilihan pertama bisa dilaksanakan. Karena menurutnya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat, plt ketum memiliki kewenangan sebagai ketum.

"Ini sangat tergantung dari KPU, ini yang akan didiskusikan Pak Amir (Amir Syamsuddin) dengan KPU. Kan KPU punya pertimbangan UU Pemilu, peraturan KPU, dan AD/ART partai," ungkap Saan.

Kepastian nasib ini, menurut Saan juga ditunggu oleh semua pengurusu DPD dan DPC Partai Demokrat. Bila memang harus ditempuh KLB, maka menurut Saan waktu satu bulan menjelang penyerahak dokumen DCS pada 9 April 2013 masih memungkinkan untuk dilangsungkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika