REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan memblokir sejumlah anggaran Kementerian/ Lembaga. Dampaknya, Kementerian/ Lembaga terkait tak bisa segera mencairkan dana. Padahal ada program yang mendesak untuk segera direaliasasikan.
Salah satu kementerian yang diblokir anggarannya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), M Nuh mengatakan pemblokiran yang dilakukan Kemenkeu disebabkan adanya salah komunikasi.
Namun, ia menegaskan anggaran tersebut bisa segera dicairkan karena pihaknya sedang ngebut untuk menyelesaikan program yang tertunda. "Yang penting, sekarang ini, minggu-minggu ini sudah selesai semua," katanya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Kamis (7/3).
Ia mengatakan Kemendikbud membutuhkan segera anggaran untuk beberapa pos yang cukup mendesak. Beberapa diantaranya ujian nasional hingga gaji guru.
"Yang mendesak itu anggaran untuk ujian nasional. Itu kan harus tender segera. Ada juga gaji guru yang harus dicairkan pada triwulan pertama yakni April. Ada juga beasiswa," katanya.
Kemenkeu menyebutkan ada tiga kementerian yang hingga saat ini belum dapat mencairkan anggaran belanja karena dalam status diblokir. Ketiga kementerian itu adalah Kemdikbud dari total anggaran sebesar Rp 73,1 triliun sebesar Rp 62,1 triliun (84,9) di antaranya masih dalam status diblokir.
Selain Kemendibud, Kemenkeu juga memblokir anggaran Kementerian Agama (Kemenag) dari total anggaran Rp 43,96 triliun sebanyak Rp 21,60 triliun (49,1 persen) di antaranya masih diblokir, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dari alokasi anggaran Rp 1,96 triliun diblokir sebesar Rp 1,89 triliun (97 persen).
M Nuh pun mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Keuangan, Agus Martowardjoyo mengenai hal tersebut. Dipastikan, anggaran kementeriannya akan segera turun.
Ia mengakui pemblokiran yang dilakukan disebabkan belum selesainya semua program yang dicanangkan untuk 2013. Oh sudah. Alhamdulillah hari ini sudah sebagian besar sudah on going proses. Tinggal kelengkapan administrasi. "Jadi sudah clear," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika