REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan TNI AD untuk memutasi Panglima Daerah Militer (Pangdam) IV Diponegoro dianggap wajar. "Tidak mengejutkan, bagus dan sudah betul itu. Memang itu risiko jabatan militer, " kata Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan,Tubagus Hasanuddin, saat dihubungi Republika, Sabtu (6/4).

Menurut Tubagus, sebagai seorang panglima dan pimpinan, seharusnya Hardiono mengeluarkan pernyataan yang telah dipikirkan dan diperhitungkan sebelumnya.

 Ucapan Hardiono terkait insiden Lapas Cebongan, Sleman beberapa waktu lalu dinilai Tunagus terlalu dini dan tidak cermat. Padahal, ucapan itu dikeluarkan tanpa landasan bukti dan penyidikan terlebih dahulu.

Tubagus pemindahan sebagai risiko karir militer itu harus diterima. Diharapkan, penuntasan kasus Cebongan akan berjalan lebih lancar ke depannya.

Pejabat militer lainnya, menurut Tubagus, harus belajar dari pengalaman Hardiono. Penting, bagi seorang pimpinan militer mempertimbangkan dengan matang apa yang disampaikannya kepada publik.

Sebelumnya, pekan lalu Hardiono langsung membantah dan menegaskan bahwa TNI tidak terlibat dalam insiden penembakan di Lapas Cebongan.

"Bukan dari prajurit TNI, tidak ada prajurit yang terlibat. Saya bertanggung jawab penuh sebagai Pangdam IV/Diponegoro," kata Hardioni.

Ternyata, hasil investigasi TNI AD menunjukkan bahwa para pelaku penyerangan Lapas Cebongan adalah oknum Grup II Komando Pasukan Khusus Kartosura, Jawa Tengah.

Penyerbuan melibatkan 11 anggota Kopassus, dengan satu orang eksekutor. Penyerangan itu disebut berlatar belakang jiwa korsa yang kuat terkait pembunuhan Serka Santoso di Hugo's Cafe.

Ikuti Whatsapp Channel Republika