REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik UGM Ary Dwipayana mempertanyakan rencana pemerintah menaikan jatah beras miskin ke masyarakat Januari 2014. Menurutnya tidak ada urgensi yang membuat pemerintah mesti mengeluarkan kebijakan itu. "Yang kita pertanyakan apa dasar kebijakan itu?," kata Ary ketika dihubungi Republika, Jumat (12/4).

Kebijakan berupa bantuan langsung biasanya diberikan saat terjadi kasus tertentu. Ary misalnya mencontohkan pemberian bantuan pangan saat terjadi bencana kelaparan karena krisis panen. Dalam konteks tersebut kebijakan memberi bantuan tepat dan bahkan dibutuhkan. "Tapi saat ini kita tidak sedang dilanda krisis pangan," ujar Ary.

Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat tanpa ada dasar pijakan yang jelas merupakan bagian dari upaya pembodohan masyarakat. Ary menyatakan kebijakan bantuan seperti menaikan jatah beras miskin atau bantuan langsung tunai hanya akan membuat ketergantungan masyarakat kepada negara semakin kuat. 

Ary menengarai ada motif politik yang sedang dijalankan pemerintah jelang pemilu 2014. Sebab kebijakan memberi bantuan langsung juga pernah terjadi menjelang pemilu-pemilu sebelumnya. Ary berharap pemerintah mengklarifikasi rencana ini. "Apakan ini bagian dari program APBN yang disetujui DPR atau tidak?" ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika