REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengamat Perminyakan, Dr Kurtubi mengatakan, banyak rakyat kecil yang kehilangan mata pencaharian.

Ia mencontohkan, perusahaan logistik yang karena solarnya dibatasi maka usahanya menjadi terhambat. Konkritnya, jelas Kurtubi, pembatasan BBM ini salah dan pembatasan ini bukan kebijakan Pertamina. Namun kebijakan dari pemerintah dan Pertamina hanya sebagai operator.

Menurut Undang-Undang yang bertanggungjawab adalah pemerintah, dalam hal ini BPH Migas. BPH Migas pula yang membagi-bagi jatah BBM ini.

“Makanya saya menyatakan kebijakan pembatasan BBM ini salah,” ujar Kurtubi usai seminar nasional ‘Restorasi Tata Kelola Migas Menuju Kemandirian dan Kedaulatan Energi Nasional’ di kampus Undip, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/4).

Ketua Bidang Energi, SDA dan LH Partai Nasdem itu mengatakan, jika mau yang efisien dan praktis, selain cara diversifikasi juga bisa dilakukan dengan mendorong pemasukan migas.

Sehingga devisit yang besar itu akan tertanggulangi. Misalnya, berani tidak pemerintah menyetop subsidi gas ke Cina, seperti selama ini. “Karena bangsa ini merugi Rp 20 triliun per tahun,” ujarnya menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika