REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyayangkan sikap tidak tegas pemerintah soal BBM bersubsidi. Bila benar pemerintah batal menerapkan kebijakan dua harga, pemerintah sudah menunjukan manajemen kebijakan buruk dan tanpa pemikiran matang.

"Ini menunjukan kebingungan pemerintah," tegasnya saat dihubungi Republika, Senin (29/4). "Kita tunggu saja. Banyak rencana tapi tidak pernah ada aplikasinya."

Menurutnya, ketidaktegasan pemerintah ini bakal membawa dampak negatif. Ia mengatakan, banyak anggaran yang terbuang hanya karena program pemerintah yang tak matang.

"Bukan sekarang saja, anggaran terbuang sejak dulu karena manajemen yang tak pernah jelas," katanya. "Bukan hanya sekarang, ini sudah terjadi sejak 2010,".

Di Istana Presiden Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pemerintah kemungkinan membatalkan konsep dua harga BBM bersubsidi karena banyak pertentangan. Dikatakannya, kemungkinan pemerintah akan menaikkan BBM bersubsidi ke satu harga saja.  

Lagipula, ujarnya, masyarakat sudah siap dengan kenaikan. Namun, keputusan final tetap ada di tangan Presiden. 

Padahal sebelumnya, sejumlah elemen seperti Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Himpunan Wiraswasta Nasional Migas (Hiswana Migas) mengaku sudah menyiapkan kelengkapan untuk menunjang aplikasi dua harga BBM. Bahkan Pertamina merogoh kocek Rp 1 hingga 2 miliar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika