REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Thomas Ola Langoday berpendapat, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat diatasi melalui beberapa cara.
Salah satunya adalah pengembangan energi alternatif. "Kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga produk yang ada komponen biayanya berasal dari BBM. Namun demikian hal itu dapat diatasi dengan beberapa cara seperti memperketat distribusi dan pengawasan pemakaian BBM agar sesuai dengan peruntukannya," kata Thomas Ola Langoday di Kupang, Rabu (5/6).
Dekan Fakultas ekonomi Unwira itu mengemukaka padangannya, berkaitan dengan langkah yang perlu dilakukan pemerintah dalam menekan inflasi di daerah dalam rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menjaga keberlanjutan APBN 2013. Tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi, maka beban subsidi akan membengkak dan tidak seimbang dengan belanja lainnya. Pemerintah saat ini sedang melakukan pembahasan Rancangan APBNP 2013 dengan DPR RI terkait adanya perubahan asumsi makro.
Menurutnya, ada beberapa cara yang harus diakukan pemerintah dalam mengatatasi dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Selain memperketat distribusi dan pengawasan pemakaian BBM sesuai dengan peruntukannya, juga perlu ada pengalihan subsidi untuk membiayai eksplorasi dan eksploitasi enegeri alternatif.
Solusi lain adalah anggaran yang seharusnya untuk subsudi BBM dialokasikan untuk membangun kilang minyak sendiri. "Kendati keuntungannya kecil tetapi dapat dinikmati dalam jangka panjang daripada diserahkan kepada asing dengan keuntungan besar tetapi hanya jangka pendek dan penderitaan masyarakat terus berkepanjangan karena ketergantungan pada harga minyak luar negeri," paparnya.
Langkah lain yang harus diambil pemerintah adalah memanfaatkan sebagian anggaran untuk subsidi untuk kegiatan proyek padat karya dan dana bergulir bagi masyarakat miskin dalam usaha ekonomi produktif. "Khusus untuk bantuan usaha ekonomi produktif ini bisa menggunakan pola program 'Anggur Merah' (anggaran untuk rakyat menuju sejahtera) yang dicanangkan Gubernur NTT Frans Lebu Raya pada tahun 2010 lalu," ujarnya mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika