REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah masih perlu memantapkan program perlindungan sosial pascapengesahan APBN Perubahan pada Senin malam (17/6) kemarin. Pemerintah melakukan pengecekan kesiapan tindak lanjut dari keputusan DPR.

Wakil Presiden, Boediono mengatakan hal tersebut sangat penting agar program perlindungan sosial bisa dilakukan tepat waktu, secepatnya, tetapi tetap secermat mungkin.

"Ada tahapan-tahapan yang kami coba untuk persiapkan sebaik-baiknya," katanya saat memberikan keterangan pers di kantor presiden, Selasa (18/6).

Untuk program beras miskin (Raskin), Wapres mengatakan sudah berjalan dengan sasaran yang sudah baku. Yang berbeda hanyalah sistem pembagian kartu dan jumlah yang diberikan.

Ia menyakini untuk raskin tidak akan banyak masalah. "Bulan ini kita akan upayakan untuk dibagikan raskin 15 kilogram per keluarga. Dua kali. Yang pertama untuk tahapan ini sudah 15 kilo pertama nanti yang kedua insya Allah kita selesaikan akhir bulan ini," katanya.

Program perlindungan sosial berupa beasiswa siswa miskin (BSM) dikatakan akan diupayakan bisa dicairkan secepatnya. Untuk program tersebut pemerintah menunggu proses pendaftaran siswa baru. Diperkirakan pada pada Juli atau Agustus dana BSM bisa dicairkan.

Untuk program keluarga harapan (PKH), Wapres mengatakan program tersebut pun sudah jalan. Tetapi, pemerintah akan fokus untuk pencairan pada Juni.

"Setelah itu, dengan jumlah yang sudah disepakati yang baru di APBN-P 2013 akan diupayakan pada Juni sebagian bisa kita cairkan. Tetapi ini pun memerlukan persiapan cermat yang sedang kita garap," katanya.

Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) akan dibagikan kepada 15,5 juta penduduk Indonesia. Besarnya Rp 150 ribu kepada setiap rumah tangga sasaran (RTS). Pembagian akan dilakukan setelah ada keputusan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Menjelang nanti hari H-nya, tentu presiden akan memutuskan kapan, menunggu persiapan dari program-program ini," katanya menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika