REPUBLIKA.CO.ID, KABUL--Pemerintah Afghanistan pada Rabu (19/6) mengancam memboikot rencana pembicaraan dengan Taliban di Qatar yang diumumkan oleh Amerika Serikat. Negara itu menyatakan proses perdamaian harus "dipimpin oleh orang-orang Afghanistan".

"Perkembangan-perkembangan paling akhir menujukkan tangan-tangan asing berada di belakang kantor Taliban di Qatar dan, jika pembicaraan-pembicaraan tak dipimpin Afghanistan, Dewan Perdamaian Tinggi tidak akan ikut serta dalam pembicaraan," menurut satu pernyataan.

Dewan Perdamaian Tinggi ialah badan pemerintahan yang memimpin usaha-usaha perdamaian dengan Taliban.

Pernyataan itu juga mengkritik keterlibatan Amerika Serikat dalam persetujuan membuka kantor Taliban yang bertujuan memfasilitasi perundingan-perundingan perdamaian.

"Pembukaan kantor Taliban di Qatar, cara dibukanya dan pesan-pesan apa yang terkandung di dalamnya, bertentangan dengan jaminan-jaminan yang AS berikan kepada Afghanistan," demikian pernyataan itu setelah satu pertemuan di istana Presiden Hamid Karzai.

Dia juga mengatakan AS telah gagal menghormati janji yang dibuatkan kepada negara Afghanistan mengenai peran dari kantor itu.

Karzai pada Rabu juga membatalkan pembicaraan keamanan krusial dengan AS. Dia marah atas nama yang diberikan pada kantor Taliban di Qatar. Pertikaian berpusat pada kantor Taliban yang menggunakan nama "Emirat Islam Afghanistan" -- nama resmi pemerintahan gerakan itu dari 1996 sampai digulingkan pada 2001.

Ikuti Whatsapp Channel Republika