REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sebanyak 5.645 Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk warga miskin dikembalikan ke pemerintah karena tidak sesuai dengan data.

"Sebanyak 5.645 KPS dikembalikan sebab ada yang pindah, ada yang meninggal. Nanti akan dicari penggantinya," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Andi Z Dulung di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan saat ini sudah lebih dari 14 juta KPS yang dibagikan.

Pemerintah mendata 15,5 juta warga miskin yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. "Dari 15,5 juta, 5.000 itu kecil. Kita memperkirakan perubahan data tidak lebih dari enam persen," tambah Andi.

Pemerintah memberikan KPS sebagai bukti pemegang kartu berhak mendapatkan BLSM dan bantuan sosial lainnya seperti Raskin, PKH dan Bantuan Siswa Miskin. BLSM akan diberikan sebesar Rp150 ribu setiap bulan selama empat bulan dilanjutkan bantuan penambahan raskin, PKH dan BSM.

Jika terjadi perubahan data ada mekanisme yang dijalankan yaitu melalui rembuk desa dan dicari pengganti penerima BLSM, tambah dia. Perubahan data bisa disebabkan karena perpindahan alamat, orang yang bersangkutan meninggal atau tingkat kesejahteraannya sudah membaik.