Ahad 14 Jul 2013 11:20 WIB

Golkar Mengaku Konsisten Usung ARB di Pilpres 2014

 Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjawab sejumlah pertanyaan wartawan sebelum bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/5).  (Antara/Andika Wahyu)
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjawab sejumlah pertanyaan wartawan sebelum bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/5). (Antara/Andika Wahyu)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Partai Golkar mengaku tetap akan mengusung Aburizal Bakrie (ARB) sebagai calon presiden.

Partai berlambang beringin itu menegaskan tak pernah berpikir untuk memasangkan kader seniornya menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo, yang disebut-sebut bakal didukung PDI Perjuangan sebagai calon RI 1.

"Kita sementara ini belum ke arah sana. Justru kita sekarang mencari pendamping ARB (Aburizal Bakrie) sebagai cawapres," ujar Jurubicara DPP Partai Golkar Tantowi Yahya, Ahad (13/7).

Penegasan itu disampaikan Tantowi menanggapi pernyataan Board of Advisor CSIS, Jeffrie Geovanie, bahwa tokoh senior Golkar cocok mendampingi Jokowi, yang diyakin akan memenangi pilpres. 

Pasangan itu nanti seperti Presiden AS Barack Obama yang berpasangan dengan tokoh senior Joe Biden. Tapi, kata Jeffrie, tokoh senior yang digandeng Jokowi itu harus punya peluang untuk mengendalikan Golkar pasca-Munas 2015 dan lalu memperkuat pemerintahan.

Tantowi menambahkan, partainya saat ini fokus memperjuangkan pencapresan Aburizal Bakrie. Menanggapi permintaan dari Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung agar dilakukan evaluasi terhadap elektabilitas Aburizal yang  tidak pernah menyentuh angka 10 persen, itu hanya semacam peringatan.

"Itu positif. Itu semacam warning. Peringatan dari bagian keluarga Partai Golkar agar partai maupun capres kerja lebih keras daripada sekarang. Waktu kan cukup masih jauh," tandasnya.

Namun, dia mengingatkan, kalau untuk mengevaluasi, apalagi sampai menganulir pencapresan Aburizal Bakrie hanya bisa dilakukan di forum resmi Partai Golkar.

"Mengubah kebijakan, ya dibutuhkan forum serupa atau forum lebih tinggi untuk menganulir keputusan yang diambil sebelumnya. Kalau tidak Munas yang lima tahun sekali, ya Rapimnas. Di luar itu nggak bisa. Karena partai ini sudah punya sistem. Tapi, siapapun kader, berhak untuk menyampaikan apapun," tutur anggota Komisi I DPR ini.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement