Kamis 18 Jul 2013 20:16 WIB

Ribuan Rutilahu di Kuningan Bakal Direnovasi

Rep: lilis Handayani/ Red: Djibril Muhammad
Rumah Tidak Layak Huni
Rumah Tidak Layak Huni

REPUBLIKA.CO.ID, KUNINGAN – Ribuan rumah di Kabupaten Kuningan masuk kategori rumah tidak layak huni (rutilahu). Oleh sebab itu, pemerintah pusat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan mengucurkan bantuan stimulant untuk perbaikan rumah tersebut.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kuningan, Lili Suherli, menyebutkan, rutilahu yang masuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tahun ini yang mencapai 2.120 unit.

Saat ini, yang sudah terealisasi baru 686 unit, dengan besaran bantuan senilai Rp 7,5 juta per unit. "Kami akan lakukan secara bertahap hingga tuntas akhir tahun ini," kata Lili kepada Republika, Kamis (18/7).

 

Lili menyebutkan, program bantuan stimulat perumahan swadaya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Diharapkan, mereka mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah secara swadaya.

 

"Jadi mereka dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman," kata Lili menegaskan.

 

Lili menjelaskan, program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Kuningan telah dilaksanakan sejak 2008 lalu. Namun, jumlah rumah yang mendapat bantuan bervariasi setiap tahunnya.

Pada 2012 lalu, jumlah rumah yang mendapat bantuan hanya 1.360 unit. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya hanya mencapai ratusan unit rumah per tahunnya.

 

Namun, Lili menambahkan, bantuan tersebut hanya bersifat stimulant. Dia menyatakan, program tersebut juga diarahkan untuk membangun serta membangkitkan kembali semangat gotong royong antarwarga di Kabupaten Kuningan.

 

Dalam kesempatan terpisah, Bupati Kuningan, Aang Hamid Suganda, mengatakan, saat ini kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kuningan masih belum terealisasi sepenuhnya. Hal itu sebagai akibat dari pertambahan penduduk setiap tahun yang tidak diimbangi dengan ketersediaan perumahan.

 

"Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan papan menyebabkan backlog di bidang perumahan terus meningkat," tutur Aang.

 

Aang berharap, program bantuan stimulant perumahan swadaya tidak berjalan begitu saja. Dia menyatakan, harus ada peran aktif dari berbagai pihak terkait dalam kegiatan fasilitasi, koordinasi, dukungan operasional dan pengawasan menurut tugas dan fungsinya masing-masing.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement