REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Halal bihalal kerabat Keraton Kasunanan Surakarta, Senin (26/8), berakhir dengan bentrok. Bentrok itu terjadi antara pengikut Pakoe Boewono (PB) XIII dan Maha Patih KGPH Panembahan Agung Tedjowulan dengan pendukung Lembaga Adat Keraton yang dipimpin GKR Wandansari (Gusti Moeng).
Bentrok itu terjadi antara pengikut PB XIII dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan dengan pendukung kubu Lembaga Adat Keraton Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pengageng Sasanawilapa Keraton Kasunanan GKR Wandansari (Gusti Moeng). Bentrokan tersebut terjadi antara pengikut Gusti Moeng yang mengerahkan salah satu perguruan bela diri pencak silat dan melawan para penduduk di Baluwarti dan pengikut lainnya PB XIII.
Keributan itu terjadi saling dorong dan akhirnya pendukung Gusti Moeng marah yang lari sampai ke Kamandungan dengan menghunus golok yang dibawanya sambil mengacung-acungkan, tetapi semua itu bisa diredam, sehingga pertumpahan darah dapat dihindarkan.
Kejadian itu berawal dari para pengikut PB XIII yang duduk di depan pintu Talang yang merupakan jalan menuju ke kediaman PB XIII, dan diusir oleh pasukan prajurit keraton berbaju merah yang membawa golok yang dipimpim KP Satrio Hadinagoro putra menantu mendiang PBXII dan teruis pecah menjadi keributan. "Kami datang ke sini diundang oleh PB XIII untuk Halal Bihalal, dan di sini rajanya itu PB XIII bukan Gusti Moeng dan Patihnya KGPH Panembahan Agung Tedjowulan," kata mereka.
Kejadian tersebut berawal dari dari warga Baluwarti (yang tinggal di sekeliling Keraton) dan para kerabat diundang oleh PB XIII untuk menghadiri Halal Bihalal dan terus dilanjutkan pengukuhan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan menjadi Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta. Tetapi acara belum dimulai, malah dibubarkan oleh Gusti Moeng yang juga adik kandung PB XIII.
Masyarakat besarta kerabat yang diundang oleh PB XIII tidak boleh masuk kedalam keraton dan semua yang telah hadir diminta pulang. "Ya tidak itu saja sampai pasukan pendukung Gusti Moeng juga melakukan pemeriksaan sampai kedalam dan semua yang bukan warga keraton diminta keluar".