REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa enggan meluruskan kontroversi mengenai isi hasil audit tahap II proyek Hambalang. Ia mengatakan, BPK hanya menyerahkan hasil audit itu pada DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam dokumen hasil audit yang beredar di kalangan media, muncul 15 inisial anggota DPR. Namun, DPR sendiri sudah membantah adanya inisial nama tersebut. Ali enggan menjelaskan mengenai ada atau tidaknya inisial belasan anggota dewan itu dalam hasil audit proyek Hambalang. 

"Yang ada itu yang disampaikan ke DPR dan KPK. Itu saja. Saya tidak tahu 15 nama itu dari mana," kata dia, selepas menjalani proses wawancara Konvensi Demokrat di Wisma Kodel, Jakarta Selatan, Selasa (28/8).

Ketika awak media mencecar mengenai adanya dua versi hasil audit itu, Ali tetap berkelit. Ia menegaskan BPK hanya menyerahkan hasil pemeriksaan yang asli ke DPR dan KPK. Ia mengatakan, tidak ada perbedaan isi dalam dokumen itu. "DPR dan KPK itu sama," kata dia.

Menurut Ali, BPK baru menyelesaikan audit tahap II proyek Hambalang itu dua-tiga hari sebelum menyerahkannya kepada DPR. Ia kembali menekankan tidak ada dokumen yang diserahkan kepada pihak lain, selain DPR dan KPK. 

Namun mengenai adanya kesimpangsiuran itu, ia mengatakan, BPK siap memberikan penjelasan. "Kita siap saja. Baik DPR atau KPK meminta penjelasan, kita siap," ujar dia.