REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG--Persatuan Petani Moromoro Way Serdang (PPMWS) Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung meminta pemerintah dapat segera menyelesaikan konflik di Register 45.

"Sejak awal sudah jelas sekali akar masalahnya, konflik di Register 45 adalah akibat kebijakan pengelolaan kawasan hutan di era Orde Baru yang menyingkirkan keberadaan masyarakat. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta kasus Mesuji sudah menyebutkan hal tersebut," ujar Sekretaris Jenderal PPMWS, Syahrul Sidin, dalam pernyataan sikap diterima di Bandarlampung, Rabu (4/9) malam.

Situasi di Register 45 Mesuji beberapa hari ini terus memanas. Massa yang terdiri atas ribuan orang kembali memblokir Jalan Lintas Timur Sumatera di kawasan tersebut.

Konflik itu, menurut Syahrul, semakin meluas karena pemerintah terkesan melakukan pembiaran dan menerapkan perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat dan perusahaan pemegang konsesi. "Hal ini membuat konflik semakin kronis," ujarnya lagi.

PPMWS, ujar dia menegaskan, meminta pemerintah menyelesaikan konflik yang sudah terjadi belasan tahun ini dengan cara-cara yang damai, arif dan berkeadilan, untuk mencegah spiral kekerasan di Register 45.

Meski demikian, pihaknya mendukung upaya penegakan hukum terhadap oknum-oknum spekulan tanah yang berkontribusi terhadap semakin meluas konflik di Register 45. "Konflik ini harus segera diakhiri dengan solusi yang berkeadilan, penggusuran terbukti tidak efektif, semakin digusur, semakin banyak orang yang kembali, hal ini yang harus menjadi perhatian dan evaluasi pemerintah," kata Sahrul lagi.

Mau tidak mau, ujarnya pula, pemerintah harus membuka akses pengelolaan kawasan hutan produksi Register 45 yang selama ini dimonopoli oleh pihak swasta. "Undang Undang Kehutanan memungkinkan hal tersebut, tinggal sekarang kemauan dan kebijakan pemerintah, mau atau tidak mengakhiri konflik," ujarnya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika