REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani meminta konfirmasi Badan Kehormatan (BK) terkait masalah moralitas yang pernah dilakukan Ruhut Sitompul. Meski pun, ujarnya, klarifikasi dari BK tersebut tak perlu disampaikan secara terbuka. Namun cukup disampaikan secara tertutup ke fraksi PPP saja.

"PPP itu partai yang menjunjung nilai moral. Kami tidak bisa mentoleransi orang yang terkena kasus moralitas untuk menjadi pimpinan komisi III, makanya ini harus jelas," kata Yani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).

Menurutnya, agar ini tidak menjadi masalah politik dan membunuh karakter seseorang maka BK harus segera memberikan konfirmasi soal Ruhut. "Selain itu hasil konfirmasi harus diserahkan ke Demokrat. Apakah Demokrat akan mengganti dengan orang lain," ujar Yani.

Yani menilai, putusan BK soal Ruhut menjadi penting. Karena menunjukkan kredibilitas calon Ketua Komisi III tersebut, apakah cocok untuk jadi pemimpin atau tidak. 

Yani juga  meminta pimpinan DPR untuk segera mengecek kebenaran isu yang dilontarkan terkait masalah moralitas yang menyangkut Ruhut ke BK. "Masalah ini harus clear agar tidak menimbulkan fitnah,"katanya.

Sebelumnya, anggota  Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa mempertanyakan isu kumpul kebo Ruhut dan kasus tidak mengakui anak yang beredar di media.

"Saya belum tahu apa akan boikot rapat atau tidak. Yang jelas tolong masalah Ruhut di BK segera diselesaikan, karena ini sangat penting," kata Yani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika