REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerhati sejarah militer Indonesia, Erwin Jose Rizal mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak boleh memanfaatkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk kepentingan politiknya.

Hal ini karena relasi hubungan kerja BIN tidak berkaitan dengan ketua umum partai melain kepada presiden. "Kalau SBY sebagai ketua umum tidak boleh menggunakan BIN karena tidak ada relasi hubungan kerja," kata Erwin kepada Republika di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (23/10).

Erwin menyatakan SBY bisa memanfaatkan BIN dalam kapasitasnya sebagai presiden. BIN bisa digunakan presiden untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan politik presiden.

"Hal ini karena BIN memang alat presiden untuk mendekteksi berbagai informasi yang berpotensi menggangu stabilitas," ujarnya.

Presiden berhak menerima dan menolak informasi BIN. Dalam hal ini, kata Erwin, Presiden memiliki kecerdasan dan sikat kritis dalam menyikapi data-data yang disajikan BIN.

"Maka presiden juga harus pintar dan kritis mengenai sifat data. Mana data yang out of date dan up to date," ujarnya.

Pada masa Sukarno, kata Erwin, BIN berada di bawah satu kordinasi tunggal dalam lembaga Biro Pusat Intelijen (BPI) pimpinan Subandrio yang juga merangkap Menteri Luar Negeri. Mengingat, wadahnya bersifat tunggal dia bisa salah dalam membuat rekomendasi kepada pemerintah.

Hal ini karena bahan keterangan datanya bisa saja tidak up to date dan valid sebagai bahan keterangan awal (data) analisa intelijen.

Sedangkan pada zaman Suharto intelijen tidak lagi berada dalam wadah tunggal. Intelijen di berbagai instansi pemerintah sipil maupun militer.

Kebanyakan aktifitas intelijen menyangkut kegiatan memata-matai masyarakat demi menjaga stabilitas keamanan yang saat itu menjadi program prioritas pemerintah. "BIN di zaman seperti PID (polisi mata-mata kolonial Belanda)," katanya menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika