REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Sebanyak 607 Kepala Keluarga (KK) dari lereng Merapi yang masuk daerah berbahaya enggan direlokasi ke Hunian Tetap. Dari 656 KK yang seharusnya direlokasi, baru 49 KK mau pindah.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, 49 KK tersebut berasal dari Umbulharjo. Mereka akan menempati hunian tetap (huntap) yang disediakan pemerintah di Plosokerep.
Menurut Kepala BPBD Sleman Julisetiono Dwi Wasito, warga telah diminta untuk pindah. Namun, saat Gunung Merapi dalam kondisi normal, warga masih enggan meninggalkan tempat tinggalnya. "Pendekatan terus kami lakukan tapi kalau warga masih ingin tinggal di sana ya silakan," ujarnya, Kamis (14/11).
Pemerintah menyediakan tanah seluas 100 meter persegi untuk huntap masing-masing kepala keluarga. Rumah yang disedikan bertipe 36. Selain itu, tanah seluas 50 meter persegi juga disedikan untuk fasilitas umum.
Warga akan diberi bantuan sebesar Rp30 juta untuk masing-masing KK. Bantuan tersebut untuk membangun rumah. Untuk rumah di Plosokerep sudah dimulai tahun ini.
Julisetiono mengaku, pihaknya masih memetakan warga dan lokasi huntap. Hal ini mengingat ada ribuan rumah huntap yang akan dibangun di sejumlah wilayah. Huntap di wilayah barat Sungai Gendol dibangun sebanyak 1.737 unit.
Rumah tersebut dibangun di sembilan lokasi yakni Karangkendal, Pagerjurang, Plosokerep, Dongkelsari Kuwang, Randusari, Batur, Gondang 2, dan Gondang 3.
Kawasan Huntap akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas. Kebutuhan air minum warga di kawasan tersebut akan dipenuhi dengan memanfaatkan aliran sungai Kuning di Desa Umbulharjo, Cangkringan. Warga di kawasan Huntap juga akan menikmati fasilitas pertanian dan perkebunan.
Bencana Erupsi Merapi pada 26 Oktober 2010 telah merusak 2.682 unit rumah di Yogyakarta. Sementara, sebanyak 175 unit rumah rusak berat tercatat di wilayah Jawa Tengah.
Sebelumnya, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Sleman, Heru Saptono mengatakan ada 47 dusun rawan bencana di Kabupaten Sleman. Sebanyak 22 dusun masuk dalam kategori risiko tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika