REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA --  Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari menegaskan pemimpin nasional ke depan harus tokoh yang jelas secara ideologi dan bersih dari korupsi atau "clear and clean".

"Masyarakat Indonesia mengharapkan tokoh yang menjadi pemimpin nasional mendatang adalah tokoh yang benar-benar bebas dari kasus korupsi," kata Hajriyanto Y Thohari pada diskusi "Dialog Pilar Negara: Menyoal Rekrutmen Ideal Pemimpin Nasional" di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Senin.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Wakil Ketua I DPR RI Tubagus Hasanuddin dan pimpinan Ormas Isman Nahdlatul Ulama KH Solahuddin Wahid.

Menurut Hajriyanto, masyarakat sangat tidak suka kepada tokoh koruptor karena dampak dari praktik korupsi terbukti membuat kehidupan masyarakat menjadi sulit.

Meskipun Indonesia saat ini masuk dalam kelompok 20 negara yang memiliki kekuatan ekonomi atau G-20, kata dia, tapi masih banyak rakyat Indonesia hidup miskin karena dampak dari praktik korupsi.

Politisi Partai Golkar ini melihat, praktik korupsi sudah menjalar pada ketiga elemen negara, tidak hanya di jajaran eksekutif tapi juga telah memasuki jajaran legislatif dan yudikatif.

"Bahkan kalau ada orang yang pernah menjadi saksi karena mengetahui kasus korupsi pun sudah termasuk tidak layak," katanya.

Hajriyanto menambahkan, anggaran APBN yang terus meningkat tajam setelah era reformasi sementara pembangunan tidak signifikan, karena adanya praktik korupsi.

Karena itu, kata Hajriyanto, calon presiden pada pemilu 2014 harus jelas ideologinya dan bersih dari korupsi sehingga berwibawa.

Hajriyanto menambahkan, rekrutmen calon pemimpin nasional selalu menjadi perhatian masyarakat karena pengaruhnya sangat sentral dan strategis untuk menentukan perjalanan suatu bangsa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika