REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemerintah Kabupaten Sleman meminta warga yang masih bertahan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Tiga untuk bersiaga 24 jam meskipun status Gunung Merapi masih normal aktif.
Hal ini setelah erupsi Merapi pada 18 November lalu menyebabkan sumbat lava retak sepanjang 230 meter.
"Di masyarakat KRB Tiga kami sampaikan ke mereka pada posisi siaga Merapi...artinya kehati-hatian harus betul-betul diperkuat," ujar Bupati Sleman, Sri Purnomo ditemui di Sleman, Kamis (21/11).
Wilayah Sleman yang masuk KRB Tiga seluas 4.672 hektar, meliputi Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak.
Pada letusan Merapi 18 November lalu, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta mengatakan ada retakan di bagian tengah kubah atau sumbatan lava. Lebar retakan bervariasi dan yang paling lebar sekitar 50 meter.
Retakan tersebut dinilai akan lebih memudahkan masuknya air ketika hujan turun. Jika air bertemu dengan magma panas, maka kemungkinan terjadi kembali letusan freatik seperti pada 18 November lalu.
Bupati mengakui ada retakan di kubah Gunung Merapi. "Kami lihat sendiri waktu kami di Desa Kalitengah Lor, yang sudah dekat dengan puncak," ujarnya.
Dengan adanya retakan tersebut, dia mengatakan masyarakat tidak boleh lengah dan terus memonitor Gunung Merapi.
Ia meminta masyarakat meningkatkan level kewaspadaan pada posisi siaga. "Masyarakat perlu menganggap kalau situasinya seperti menghadapi Siaga Merapi. Artinya, mereka siaga 24 jam," ujarnya.
Terkait warga yang masih enggan turun, Bupati mengaku tidak akan memaksa. "Kami tidak bosan meminta mereka supaya mempertimbangkan upah pikiran agar segera turun ke bawah. Sekarang tidak ada unsur paksaan," ujarnya.
Saat ini masih ada 607 kepala keluarga yang masuk wilayah KRB enggan berpindah ke hunian tetap (huntap) yang dibuatkan pemerintah.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sleman angkat tangan dengan perbaikan jalur evakuasi yang saat ini kondisinya rusak parah. Menurut Sri Purnomo, perbaikan jalur evakuasi masih menunggu dana yang rencananya turun sebesar Rp 41 miliar.
"Kami menunggu dana, kalau dananya belum turun, mau dibenahi pakai apa," ujarnya.
Bupati menegaskan perbaikan jalur evakuasi merupakan tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB). "Kami berharap ini didengar DPR RI dan mereka segera bisa dorong dana segera turun," ungkapnya.
Warga di daerah rawan bencana Gunung Merapi telah menuntut perbaikan jalur evakuasi. Jalur evakuasi di Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman banyak ditemukan lubang. Hujan yang sering turun akhir-akhir ini memperparah kondisi jalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika