REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengingatkan kemendagri untuk memverifikasi data sebelum menerbitkan nomor induk kependudukan (NIK). Jangan sampai NIK terbit, tetapi orang tersebut tidak bisa dibuktikan keberadaannya.

"Sebelum menerbitkan harus betul-betul dibuktikan ada orangnya. Datanya real," kata Arif, saat dihubungi Republika, Sabtu (7/12). 

Kemendagri rencananya akan memberikan 3,3 juta pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya menjamin 3,3 juta itu data yang tepat.

KPU kini masih harus menuntaskan sisa DPT yang masih bermasalah sebanyak 54.692 pemilih. Namun, PDI Perjuangan masih belum sepakat akan angka tersebut.