REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat dengan usulan menghapus pemilihan kepala daerah (pemilukada) langsung. Mereka menilai mekanisme pilkada sebaiknya dikembalikan melalui sistem perwakilan di DPRD.
"PKB setuju dengan usul bahwa pemilihan kepada daerah dipilih oleh DPRD," kata Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar ksetika dihubungi Republika, Jum'at (13/12).
Marwan rmengatakan, Fraksi PKB punya banyak alasan untuk menolak melanjutkan sistem pilkada langsung. Fraksi PKB, kata Marwan, menilai pilkada langsung banyak menghabiskan biaya. Selain itu, pilkada langsung juga tidak sehat karena maraknya politik uang. "Untuk menghindari politik uang," kata Marwan.
Persoalan lain yang acap ditampilkan dalam pemilukada langsung adalah konflik horisontal yang marak terjadi di masyarakat.
Dengan mengembalikan pilkada ke sistem perwakilan DPRD, Marwan berharap persoalan-persoalan tersebut bisa diminimalisir. "Kalau dipilih oleh DPRD masalahnya dilokalisir di DPRD. Sehingga tidak melebar kemana-mana," ujarnya.
Berbeda dengan PKB, Fraksi Golkar mengaku belum mengambil sikap soal wacana penghapusan pilkada langsung. Anggota Komisi II Fraksi Golkar, Nurul Arifin mengatakan saat Fraksi Golkar masih mencermati berbagai wacana yang berkembang. "Masih wait and see. Belum memutuskan," katanya.
Wakil Sekretaris Jendral Partai Golkar ini menilai pilkada langsung maupun perwakilan sama-sama menganut azas demokratis. Kedua sistem memiliki sisi positif dan negatifnya sendiri-sendiri. "Tinggal dipilih mana yang lebih baik bagi rakyat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika