REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Fahri Hamzah mengkritik lemahnya peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang terlibat penyelenggaraan pemilu.

Menurut Fahri peran kordinasi SBY yang lemah membuat lembaga-lembaga yang terlibat pemilu berjalan sendiri-sendiri dalam pengambilan kebijakan. “SBY seperti tidak terlibat dalam pemilu ini,” kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (17/12).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan seorang kepala pemerintahan setingkat presiden harusnya mampu mengajak para pimpinan lembaga yang terkait dengan pemilu duduk bersama. Dengan begitu masing-masing lembaga memiliki identifikasi yang sama dalam melihat persoalan pemilu.

 “Harusnya dia (SBY) mengajak duduk bersama Polri, mendagri, dan KPU. Titik rawannya harus diidentifikasi bersama,” ujarnya.

Menurut Fahri salah satu akibat dari lemahnya kordinasi SBY adalah kecurigaan terhadap anggaran pengamanan pemilu yang diajukan Polri. Dia mengatakan semestinya ada kordinasi yang jelas antara Polri dan KPU dalam mengidentifikasi masalah pemilu. 

“Dengan begitu angka yang keluar (Rp 3,5 triliun) yang keluar dari polri tidak mencurigakan. Jangan sampai anggaran yang ada di Polri juga ada di KPU,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika