REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri sementara Thailand, Yingluck Shinawatra, Ahad (22/12), meminta Partai Demokrat untuk mematuhi sistem parlementer atas keputusannya memboikot pemilihan umum yang ditetapkan 2 Februari.

Perdana menteri sementara yang pada MingguAhad berada di Provinsi Udon Thani di tengah massa pendukungnya mengatakan sangat disayangkan bahwa Partai Demokrat telah mengumumkan untuk memboikot pemilu mendatang mengingat partai memiliki sejarah melindungi sistem demokrasi dan parlemen.

Partai Demokrat telah memutuskan untuk memboikot pemilu 2 Februari dan mengatakan telah mempertimbangkan secara menyeluruh dan akan siap untuk ikut pemilu hanya setelah reformasi politik negeri itu telah diselesaikan. Yingluck mencatat bahwa Demokrat menginginkan reformasi politik, tetapi menolak untuk bersaing dalam pemilu.

Dia menyatakan keprihatinan bahwa negara tidak bisa bergerak maju, dan menambahkan bahwa menghormati aturan dan berpartisipasi dalam pemilu justru akan menyebabkan reformasi."Jika mereka tidak menerima pemerintahan ini, mereka harus menerima sistem. Pemerintah telah mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dan membiarkan mereka menentukan masa depan negara ini," kata Yingluck.

"Pemerintah telah melakukan segalanya, baik reformasi yang menjanjikan dan pembubaran parlemen," katanya, seperti dilansir dari TNA, Senin (23/12). "Tugas kami sekarang yang tersisa adalah tanggung jawab kita harus melaksanakan pemilihan umum, dan Partai Pheu Thai adalah berkewajiban untuk ikut serta dalam pemilu itu."

Setelah usulan ratifikasi reformasi negara oleh semua partai politik, Yingluck mengatakan, gagasan itu telah menerima masukan yang baik dari berbagai sektor. Namun dia mencatat bahwa semua orang perlu setuju untuk itu, terutama para pengunjuk rasa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika