REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah mempelajari motif para pendukung Jokowi yang tergabung dalam PDIP Pro Jokowi (Projo). Partai merasa perlu memastikan apakah sikap politik yang dikeluarkan PDIP Projo berasal dari keputusan intitusi atau inisiatif pribadi.

"Kami masih pelajari maksud tindakan mereka. Apakah organisasi terkait (PDIP Projo) berkaitan dengan struktural partai atau tidak," kata Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Achmad Basarah ketika dihubungi RoL, Kamis (26/12).

Basarah mengatakan, institusi PDIP terbagi dalam beberapa hierarki, yakni DPP (pusat), DPD (provinsi), DPC (kota/kabupaten), ranting (kecamatan), anak ranting (kelurahan).

Menurutnya apabila institusi-intitusi partai tersebut tidak pernah mengeluarkan sikap resmi soal PDIP Projo, maka kader yang tergabung di dalamnya bisa dikategorikan insubordinasi. "Sebagai partai kita punya aturan main yang menyangkut langkah institusi partai. Kalau bukan keputusan organisasi itu insubordinasi," ujar Basarah.

Namun begitu, imbuh Basarah, apabila organisasi PDIP Projo bukan sikap resmi intitusi maka partai tidak akan mengambil sikap apa-apa. PDIP, menurutnya hanya akan menganggap tindakan mereka sebagai bagian dari aspirasi masyarakat. "Kalau itu aspirasi masyarakat kita tidak bisa apa-apa," kata Basarah.

Sebelumnya sejumlah orang yang mengaku kader PDIP mendeklarasikan PDIP Pro Jokowi. Mereka meminta partai menjadikan Jokowi sebagai capres di Pemilu 2014. “Jokowi ada di hati rakyat, karena rakyat ada di hati Jokowi,” ujar Sekretaris Koordinator Nasional PDI Perjuangan Pro Jokowi, Budi Arie Setiadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika