REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta mengawasi rekening pribadi seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia karena pelaksanaan Pemilu berpotensi adanya dugaan persekongkolan antara partai politik dengan para penyelenggara pemilu seperti KPU.
"Kami meminta PPATK untuk memantau secara khusus rekening pribadi seluruh komisioner KPU dari pusat hingga daerah," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Rabu.
Menurut Ferry, dugaan terjadinya persekongkolan bukan hanya terjadi antara parpol dengan para konstituen atau para donatur yang menyumbangkan dananya. Tetapi dugaan persekongkolan juga berpotensi terjadi antara parpol dengan para penyelenggara pemilu seperti KPU, termasuk juga para anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal itu sekaligus sebagai langkah preventif, PPATK harus mencermati secara khusus rekening para komisioner KPU, juga anggota Bawaslu. Adanya permainan kan bukan hanya antara politisi dengan masyarakat saja, potensi adanya permainan juga bisa terjadi antara penyelengara dengan parpol," papar Ferry.
Mantan politisi Partai Golkar ini, mengatakan, KPU telah mendesak para caleg untuk melaporkan rekening dan dana kampanyenya, agar bisa diketahui ada tidaknya dana kampanye yang tidak wajar.
"Nah, kita juga meminta, khususnya kepada komisioner KPU di seluruh Indonesia, untuk melaporkan rekening dan dana pribadinya," tuturnya.
Ferry menambahkan, salah satu pemasukan komisioner KPU berupa gaji dari negara yang jumlahnya sudah ketahuann namun jika ada pemasukan melebihi dari gaji bulanan maka perlu dicermati oleh PPATK.
"Pemasukan komisioner KPU salah satunya adalah gaji dari negara. Kalau ada dana besar masuk menjelang pemilu yang frekuensinya signifikan, tentu patut dikhawatirkan," tegas Ferry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika