REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengindikasikan adanya kecurangan dalam pelaksanaan seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan kepala sekolah (kepsek).
"Memang ada kecurangan, sifatnya sistematik gitu lah, jadi agak-agak susah dibuktikan. Tapi, kecurangan itu ada," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (2/1).
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, kecurangan yang dimaksud, salah satunya adalah melakukan kegiatan belajar bersama dengan menggunakan contoh-contoh soal.
"Ya itu curangnya, belajar bareng pakai soal-soal yang ada. Kemudian, dalam lelang kepsek itu kan ada syarat-syarat khususnya. Ini sepertinya ada tujuan membela kelompok tertentu, biar yang lulus ya kelompok tertentu itu. Ini namanya status quo kan," ujar Ahok.
Oleh sebab itu, dia menuturkan terkait masalah tersebut, rencananya akan dilakukan penggantian Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto.
"Makanya, Kepala Dinasnya mau kita ganti saja. Sekarang kita tinggal tunggu persetujuan dari Gubernur Joko Widodo (Jokowi) saja. Kalau Pak Jokowi setuju, ya sudah, diganti," tutur Ahok.
Sejumlah organisasi guru mempersoalkan keabsahan tes lelang jabatan kepala sekolah yang saat ini sedang berlangsung di DKI Jakarta.
Organisasi guru tersebut, antara lain Federasi Serikat guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ).
Berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang diterima oleh ketiga organisasi guru tersebut dari sejumlah guru peserta lelang jabatan kepsek, ada dugaan terjadi kecurangan sistemik yang melibatkan Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS), Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).
Ikuti Whatsapp Channel Republika