REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Pemerintah Afghanistan, Kamis (9/1), menyatakan akan membebaskan 72 dari 88 tersangka anggota Taliban yang ditahan. Mereka diganggap sebagai tahanan "berbahaya" oleh Amerika Serikat, dari penjara Bagram di dekat Ibu Kota Afghanistan, Kabul.
"Satu pertemuan pejabat kehakiman yang dipimpin oleh Presiden Hamid Karzai diselenggarakan di Istana Presiden pagi ini," kata Istana Presiden di dalam satu pernyataan yang dilaporkan Xinhua dan dikutip Jumat (10/1).
Pertemuan tersebut memerintahkan satu dewan yang bertugas mengkaji kasus tahanan Bagram agar membebaskan 45 tahanan yang tak bersalah dan yang kasusnya tak memiliki bukti, kata pernyataan itu. Pernyataan tersebut mengatakan tak ada bukti yang cukup dan memadai atas 27 kasus lain, dan semua tahanan itu dipenjarakan hanya berdasarkan informasi intelijen.
Penjara tersebut, yang diberi nama Pusat Tahanan Parwan setelah Amerika Serikat menyerahkannya kepada Pemerintah Afghanistan pada Maret, menampung lebih dari 3.000 tersangka anggota Taliban dan Alqaidah.
Afghanistan belum lama ini telah membebaskan lebih dari 650 tahanan dan mengatakan tahanan lain akan dibebaskan dalam beberapa bulan mendatang, keputusan yang ditentang oleh militer AS. Militer Amerika Serikat menyatakan sebagian tahanan itu berbahaya dan akan bergabung lagi dengan Taliban jika dibebaskan.
Pada Rabu (8/1), seorang penasehat senior Pakistan mengatakan Amerika Serikat belum mencapai sasaran yang dikumandangkannya mengenai perdamaian, mengalahkan terorisme, mendorong pembangunan dan menciptakan kestabilan demokratis di Afghanistan.
"Amerika Serikat tidak mencapai sasarannya tapi malah menciptakan masalah bagi Pakistan," kata Sartaj Aziz, Penasehat Urusan Keamanan Nasional dan Luar Negeri, Pemerintah Pakistan kepada wartawan saat upacara peluncuran buku di Islamabad.
Ia menyatakan Amerika Serikat melancarkan perang yang keliru, dengan metode yang salah dan orang yang salah. "Amerika Serikat sekarang memerangi mereka yang dilatih, dipersenjatai dan didanainya selama serbuan Rusia ke Afghanistan," kata Aziz, yang sebelumnya menjadi menteri keuangan dan luar negeri Pakistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika