REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi Soetanto Soehodo menilai permasalahan transportasi yang melingkupi Ibu Kota tidak terlepas dari aspek kependudukan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ujar Soetanto, tentu tidak bisa menghentikan perpindahan penduduk dari daerah lain ke Jakarta maupun wilayah di sektiarnya.
"Mereka sudah berdomisili di pinggiran kota. Yang terjadi, mereka melakukan kegiatan di DKI Jakarta. Dari situasi itu, tentu dibutuhkan dukungan dari sektor transportasi," ujar Soentanto.
hal itu disampaikan dia dalam dialog terbuka bertema Pengembangan Transportasi Massal Pascakenaikan BBM di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Kamis (16/1).
Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, jumlah penduduk Jakarta saat ini 9,6 juta orang. Jumlah penduduk di Jabodetabek sekitar 28 juta orang. Menurut Soetanto, dari jumlah tersebut, terdapat 22 juta perjalanan setiap harinya di DKI Jakarta.
Jika dikaitkan dengan penggunaan angkutan umum, pada awal 2000-an, 60 persen perjalanan manusia gunakan transportasi umum. Sedangkan sisanya menggunakan transportasi pribadi.
"Keadaan saat ini, kita kehilangan 30 persennya dan masuk ke kendaraan pribadi. Sehingga kalau dihitung, jumlah kendaraan pribadi sekitar 8-9 juta unit. Bisa dibayangkan, mereka sudah beralih dengan 24-26 persen masih menggunakan angkutan umum," papar Soetanto.
Peralihan itu, kata Soetanto, sangat serius karena fenomena penggunaan motor yang masif. Ini tak lepas dari murahnya harga, perizinan mudah, fleksibilitas kala macet dan keunggulan-keunggulan lainnnya.
Menurut Soetanto, pengunaan motor tidak bisa digantikan dengan angkutan umum selama operasional motor jauh lebih murah.
"Kita bandingkan penggunaan motor dan angkutan umum. Biaya penggunaan motor cuma separo. Bisa dibayangkan, bagaimana beri opsi ke mereka? karena orang memilih motor berdasarkan privelege dia," ujar Soetanto.
Masalah ini, lanjut Soetanto, harus diselesaikan lewat intervensi di sisi transportasi umum.
Sejak 2002, Pemprov DKI fokus untuk pengembangan transportasi umum. Beragam upaya dilakukan misalnya dengan penyediaan bus transjakarta beserta 12 koridornya. Selain itu, Soetanto mengatakan, Pemprov DKI juga sedang membangun MRT, penambahan koridor busway, hingga monorel.
"Kita ingin tingkatkan kapasitas angkutan umum. Kita lakukan ini walaupun tahu mengubah mind set masyarakat sulit. Pemprov DKI membutuhkan dukungan semua pihak," ujar Soetanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika