REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Lebih dari 1.000 orang tewas dalam kekerasan di Irak pada Januari, demikian diumumkan pemerintah, Jumat (31/1) waktu setempat, ketika pasukan keamanan berusaha mengatasi kekerasan mematikan dan militansi yang meningkat.
Sebanyak 1.013 orang tewas. Rinciannya, 795 warga sipil, 122 prajurit, dan 96 polisi. Mereka tewas akibat kekerasan di negara itu, menurut data resmi yang dihimpun kementerian-kementerian kesehatan, dalam negeri dan pertahanan.
Menurut data itu, kekerasan juga melukai 2.024 orang, sebagian besar merupakan warga sipil. Pasukan keamanan membunuh 189 militan dan menangkap 458 orang sepanjang bulan itu.
Jumlah kematian pada Januari itu merupakan angka tertinggi yang dikeluarkan kementerian-kementerian itu sejak April 2008, ketika 1.073 orang tewas.
Data korban terkini itu mengkonfirmasi peningkatan kekerasan mematikan di Irak, yang dilanda serangan militan hampir setiap hari dan pengambilalihan sebuah kota penting yang merupakan ambang pintu menuju Baghdad dan daerah-daerah di sebuah kota lain oleh gerilyawan anti-pemerintah.
Tahun lalu merupakan masa paling mematikan di Irak sejak 2008 dimana hampir 9.000 orang tewas, menurut data PBB. Ketegangan di Irak tinggi tahun ini sejak gerilyawan terkait Al Qaida dan militan Sunni lain menguasai kota Falluja pada 1 Januari.
Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon menyatakan khawatir atas kekerasan yang terus berlangsung dan mendesak para pemimpin Irak menangani penyebab yang mendasarinya.
Kekerasan di Irak telah mencapai tingkatan yang belum pernah terlihat sejak 2008, ketika negara itu mulai bangkit dari konflik sektarian mematikan pada 2006-2007 yang merenggut puluhan ribu jiwa.
Gelombang pemboman dan serangan bunuh diri meningkat di tengah krisis politik antara Perdana Menteri Nuri al-Maliki dan mitra-mitra pemerintahnya dan pawai protes selama beberapa pekan yang menuntut pengunduran dirinya.
Irak dilanda kemelut politik dan kekerasan yang menewaskan ribuan orang sejak pasukan AS menyelesaikan penarikan dari negara itu pada 18 Desember 2011, meninggalkan tanggung jawab keamanan kepada pasukan Irak. Selain bermasalah dengan Kurdi, pemerintah Irak juga berselisih dengan kelompok Sunni.
Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki (Syiah) sejak Desember 2011 mengupayakan penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi atas tuduhan terorisme dan berusaha memecat Deputi Perdana Menteri Saleh al-Mutlak. Keduanya adalah pemimpin Sunni, demikian AFP melaporkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika