REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai pernyataan Seskab Dipo Alam soal menteri tidak boleh mengurus partai pada hari kerja, tidak elok.
"Maksudnya baik tetapi rasa-rasanya kurang elok kalau diumumkan ke publik, mestinya disampaikan secara tertulis dan langsung kepada menteri yang dimaksud," kata Bambang, Kamis (20/2). Pernyataan ini disampaikan menangggapi surat edaran Seskab Dipo Alam terkait kewajiban para menteri fokus bekerja dan tidak mengurus partai pada hari kerja.
Dijelaskannya, kalau hal itu diumumkan secara terbuka begini, akan muncul kesan kabinet yang umurnya tinggal beberapa bulan punya masalah. Artinya, para pembantu presiden sudah tidak fokus lagi bekerja untuk mengurus rakyat.
"Sebaiknya sampaikan saja secara langsung kepada menteri parpol ini atau parpol itu supaya fokus bekerja, bilang pada mereka, jangan urus partai melulu. Katakan juga pada mereka, jangan memanfaatkan acara kunjungan ke daerah yang difasilitasi negara ini untuk bertemu dengan kadernya di daerah," kata anggota Komisis III DPR tersebut.
Dikatakannya, janganlah surat edaran itu diumumkan terbuka, karena risih dengan Dahlan Iskan yang sering ke daerah sekaligus kampanye capres. "Sampaikan saja langsung, jangan ke daerah melulu. Senin-Jumat harus tetap di Jakarta, jangan blusukan ke daerah untuk urusan nyapres," ungkapnya.
Kalau diumumkan ke publik seperti ini, ungkap Bambang, kesannya kabinet sekarang ini tidak maksimal karena menteri-menterinya sontoloyo semua, tidak mendahulukan tugas negara tapi mengedepankan tugas partai atau urusan nyapres.
Kesan lainnya, kata dia, Seskab ingin carmuk (cari muka) pada bosnya (Presiden SBY) bahwa arahannya di kabinet sudah dia laksanakan, ada beritanya di koran. Kalau dibuka di publik seperti ini juga menimbulkan ketersinggungan dan kemarahan di kalangan para menteri.
Mereka menganggap Dipo Alam sudah keterlaluan karena tingkah lakunya sudah seperti perdana menteri yang menjadi atasan para menteri. "Saya tidak membela menteri-menteri Golkar yang ada di kabinet," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika