REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengakui operator seluler yang sahamnya didominasi pihak asing rawan disadap. Apalagi sistem komunikasi bukan sepenuhnya milik Indonesia.
“Ya agak rawan memang di sistem komunikasi karena memang satelitnya bukan punya kita,” katanya saat ditemui di kompleks istana kepresidenan, Rabu (26/2).
Meski begitu, ia mengatakan pemerintah tetap berupaya melakukan perlindungan terutama atas informasi-informasi penting dan strategis. Menurutnya, hal tersebut diperlukan karena ada kekhawatiran satelit luar negeri bekerja sama dengan operator selular dalam negeri yang bisa dimanfaatkan untuk penyadapan.
Ia juga mengatakan telah menerjunkan Lemsaneg untuk mendalami kasus-kasus penyadapan yang dilakukan negara lain terhadap Indonesia.
“Kita dalami dulu. Kita sudah terjunkan Lemsaneg. Kita yang sekarang pegang UU Kominfo TII. Tetapi untuk defence dalam UU itu belum ada,” katanya.
Purnomo mengatakan untuk mencegah terjadinya penyadapan diharapkan seluruh instansi harus memiliki computer emergency response team (CERT) sehingga jika terjadi penyadapan bisa direspon dengan cepat.
"Di case kita, sudah ada COC, kita tahu siapa yang nyerang, kita tepis pakai apa, lalu serang kembali kita ada. Tapi kan itu terbatas untuk kita. Nah sekarang kita anjurkan agar CERT itu dipunya institusi-instansi lain," pungkasnya.