Kamis 27 Feb 2014 12:40 WIB

Sopir Kopaja Tolak Kendarai BKTB

Rep: c40/ Red: Karta Raharja Ucu
Petugas memeriksa Bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) baru di Pool TransJakarta, Cawang, Jakarta Timur, Senin (10/2).
Foto: Republika/Yasin Habibi
Petugas memeriksa Bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) baru di Pool TransJakarta, Cawang, Jakarta Timur, Senin (10/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan pengelolaan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) kepada Kopaja dan Metro Mini ditolak mayoritas sopir dua angkutan umum tersebut.

Pengawas Kopaja di Terminal Bus Senen Muhammad Dumadi (49) mengungkapkan, mayoritas sopir Kopaja dan Metro Mini menolak mengendarai BKTB. “Sembilan puluh persen sopir Kopaja sebenarnya menolak. Namun, mereka (sopir Kopaja dan Metro Mini) sepertinya harus mengikuti instruksi pemilik Kopaja dan pengurus Kopaja,” kata Dumadi, Rabu (26/2).

Dumadi mengungkapkan, para pengurus Kopaja ingin bertahan. Sebab, Dumadi berpendapat para sopir Kopaja bakal kesulitan beradaptasi jika diminta mengendarai BKTB. “Yang jelas, terkait kedisplinan para sopir juga mengalami kendala. Intinya, pemprov ingin menyingkirkan bus yang sudah tidak layak pakai,” ujar Dumadi.

Ia berkata, pada Kamis (27/2), pihaknya bakal membahas masalah tersebut dengan pemilik Kopaja di kantor Kopaja, Jalan Airmaya No 3-A, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. “Tunggu saja hasilnya seperti apa, apakah mengikuti kebijakan Dishub atau memberi solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak,” kata Dumadi.

Aan Padang, sopir Kopaja P 20, mengaku kurang setuju jika sopir Kopaja dan Metro Mini diminta mengoperasikan BKTB. “Karena, pasti yang diminta SIM B2 Umum. Sementara, para sopir Kopaja dan Metro Mini mayoritas hanya mempunyai SIM B1 Umum,” kata Aan saat berbincang dengan ROL di Terminal Senen.

Hambatan lain jika sopir Kopaja dan Metro Mini ini diminta mengoperasikan BKTB adalah semakin ketatnya aturan berlalu lintas. Para sopir Kopaja dan Metro Mini juga harus membuat SIM B2 Umum. “Bikin SIM B2 Umum itu kan mengeluarkan duit,” ucap Aan.

Menurut Aan, keinginan Dishub menarik sopir Kopaja dan Metro Mini akan sangat merugikan para sopir. Karena, tidak semua sopir akan direkrut untuk mengoperasikan BKTB. Artinya, jika kebijakan ini benar akan diputuskan, jadi menambah jumlah pengangguran sopir. “Selain itu, para kernetnya juga pasti banyak yang menjadi anak gelandangan,” ujar dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement