REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pola kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kerjasama internasional dinilai masih memiliki kelebihan. Sehingga, pemerintahan mendatang dianggap perlu untuk meneruskan kebijakan luar negeri pemerintah saat ini.

"Gaya SBY itu unik dalam menjalankan politik internasionalnya, yakni santun, prosedural dan teoritis," kata pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah menjadi pembicara diskusi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (3/3).

Dengan gaya itu, dia mengatakan negara tetangga bisa tidur nyenyak karena program yang dijalankan Indonesia sangat tertib dan rapi. "Berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang berkobar-kobar dan gampang terpancing," katanya.

Selama kepemimpinan SBY, lanjut dia, negara-negara lain juga mengakui kredibilitas Indonesia. "Secara tak sadar, SBY sudah membangun teori Indonesia sebagai rising power dan menjadi inspirasi bagi negara-negara berkembang untuk membangun kekuatan negara secara terstruktur," kata Teuku.

Sementara itu, peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Dino Patti Djalal, juga mengakui politik luar negeri yang dijalankan SBY sangat baik. 

Dino berharap selain melanjutkan program SBY, ada perhatian juga untuk Kementerian Luar Negeri. Persoalan anggaran, kata dia, adalah masalah yang perlu diperhatikan. "Ada budaya di Kemlu tak mau meminta lebih banyak. Begitu ada, penyerapannya hanya 60 persen," kata Dino.

Meski begitu, Dino mengatakan pemerintahan ke depan perlu memiliki buku putih hubungan internasional untuk mengukuhkan apa yang sudah dibangun SBY. "Perlu ada buku putih. Kalau tidak arahnya tak jelas," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika