REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai pendeklarasian Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden, surat perjanjian politik antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 beredar di sejumlah media.
Menanggapi hal ini, PDI Perjuangan tampaknya tidak terlalu ambil pusing.Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, menilai beredarnya surat tersebut ke publik hanya sebagai bentuk manuver dari orang-orang yang berambisi meraih kekuasaan.
“Puluhan kali (surat perjanjian Mega dan Prabowo) ini dijadikan kartu politik, ini membuktikan bagaimana upaya mereka meraih kekuasaan,” ujar Hasto saat dihubungi RoL, Sabut (15/3).
Sehari setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Jokowi sebagai capres, salinan naskah perjanjian politik antara Megawati dan Prabowo pada Pilpres 2009 beredar di sejumlah media online. Pada butir ke-7 dalam kesepakatan itu disebutkan, Mega bakal mendukung Prabowo di Pilpres 2014.
Selain itu, pada naskah yang dikabarkan digagas di Batu Tulis, Bogor, itu disebutkan pula bahwa Prabowo berhak menentukan nama-nama sejumlah menteri.
Menteri tersebut yakni, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan.
Ia tidak menampik adanya kesepakatan politik antara Mega dan Prabowo ketika menjadi pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2009. Meskipun begitu, butir-butir kesepakatan itu menurutnya tidak pernah dapat direaliasasikan, karena syarat utamanya adalah kedua kandidat tersebut mesti menang.
Faktanya, Mega-Prabowo kalah hanya dalam satu putaran kala itu.“Logikanya, saat kami kalah (di Pilpres 2009), bagaimana mungkin kesepakatan soal penentuan nama sepuluh menteri itu dijalankan?” ujarnya.
Hasto menambahkan, PDI Perjuangan tidak akan terganggu dengan berbagai rumor miring yang beredar setelah pendeklarasian Jokowi. Partainya akan terus berkonsentrasi untuk mencapai target 27,2 persen suara pada pemilu legislatif tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika