REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Jelang pemilihan umum (pemilu) legislatif dan pemilu presiden 2014, Ketua Takmir Masjid Model Jogokarian Jogjakarta Ustaz Jazir ASP menyebutkan beberapa kriteria pemimpin yang seharusnya.

Jazir mengatakan, sebetulnya sistem pemilihan umum (pemilu) dan produk undang-undang (UU) Indonesia saat ini tidak mungkin menghasilkan pemimpin yang baik.

“Kenapa? Karena Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi liberal yang bertentangan dengan pancasila, yaitu sila keempat,” katanya saat menjadi pembicara di kajian aktual al-Falah (Kaafah) Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Ahad (23/3).

Menurutnya, demokrasi liberal merupakan penyebab munculnya praktik korporasi dan pihak asing yang mayoritas menguasai hajat hidup rakyat. Tak hanya itu, demokrasi liberal juga memunculkan praktik korupsi kolusi nepotisme (KKN).

“Dari 438 kepala daerah, ada 360 diantaranya masuk penjara karena kasus korupsi. Padahal, biaya pemilu kepala daerah itu memakan biaya Rp 17,6 triliun,” ujarnya.

Sistem itu, kata Jazir, diperparah dengan tidak berpihaknya pemerintah terhadap rakyat kecil. Pemerintah saat ini melalui Kementerian Perdagangan mudah memutuskan impor komoditas dan membiarkan petani lokal mati karena produknya kalah bersaing dengan produk impor. “Untuk itu, masyarakat seharusnya memilih pemimpin yang paling sedikit keburukannya,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika