REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Reformasi struktural diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan jangka panjang ekonomi negara berkembang. Cina yang telah menerapkan sejumlah reformasi struktural memosisikan diri dalam pertumbuhan yang lebih stabil.

Ekonomi negara Asia Tenggara akan dihadapi sejumlah tantangan seperti kondisi keuangan global yang lebih menantang dan utang rumah tangga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah negara berkembang perlu melakukan reformasi struktural untuk menjaga kestabilan ekonomi di tengah guncangan.

Cina mulai mengambil langkah reformasi keuangan, mobilitas tenaga kerja, dan kebijakan fiskal untuk meningkatkan efisiensi pertumbuhan dan peningkatan permintaan pasar. "Sejalan dengan itu, upaya ini memposisikan Cina pada pijakan yang lebih stabil dan berkelanjutan," kata Vice President Bank Dunia Wilayah Asia Timur dan Pasifik Alex van Trotsenburg, Senin (7/4).

Keberhasilan Cina dapat memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi mitra dagangnya, terutama pemasok produk pertanian, barang konsumsi, dan layanan modern. Negara berkembang lain dapat menarik manfaat dari reformasi struktural yang dilakukan Cina seperti memfasilitasi perdagangan internasional dan mempromosikan investasi langsung asing (FDI), terutama di sektor layanan.

Namun demikian, efek samping dari proses penyeimbangan di Cina dapat menghambat pertumbuhan global, terutama yang bergantung pada ekspor sumber daya alam seperti Indonesia. Van Trotsenburg mengakui, melambatnya pertumbuhan ekonomi di Cina telah menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pasalnya, Cina mengimpor batu bara dari Indonesia. "Negara yang mengekspor ke Cina akan ikut merasakan dampaknya," kata dia.

Bank Dunia memproyeksikan Cina akan tumbuh 7,1 persen. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7,7 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika